Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Perizinan Masih Rendah

 

ILUSTRASI

HEADLINE NEWS, JAKARTA - The Asia Foundation merilis laporan tentang pengetahuan pelaku usaha dalam mekanisme penanganan pengaduan perizinan usaha. Hasilnya, pengetahuan pelaku usaha terhadap perizinan usaha masih rendah.

Research and Development Manager Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sigit Murwito menjelaskan dari 20 daerah kota atau kabupaten yang disurvei ternyata sudah ada 17 daerah yang sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). "Tapi pelaku usaha di daerah masing-masing ternyata malah tidak tahu atas layanan itu," kata Sigit selepas konferensi pers di kantor The Asia Foundation Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Dalam laporan tersebut, mayoritas pelaku usaha ternyata tidak mengetahui ada layanan PTSP atau PTSA di daerah masing-masing. Begitu juga dengan pengetahuan mekanisme pengaduan PTSP atau PTSA. Pengetahuan masyarakat terhadap layanan PTSP atau PTSA cenderung kurang dari 50 persen, kecuali kota Banda Aceh, Barru dan Luwu Utara di Sulawesi Selatan serta kabupaten dan kota Probolinggo.

Daerah tersebut terbukti telah memiliki pengetahuan mekanisme pengaduan perizinan setidaknya 50 persen. "Ini membuktikan ada masalah dalam penanganan perizinan usaha, sehingga masyarakat atau pelaku usaha pun tidak tahu dalam mengurus perizinan usaha," tambahnya.

Di sisi lain, kualitas perizinan usaha bagi pelaku usaha juga masih rendah. Bahkan diperlukan lebih dari tiga hari untuk pengurusan izin tersebut. "Kecuali di Tulungagung, Jawa Timur dan Luwu serta Luwu Utara di Sulawesi Selatan yang bisa memberikan proses perizinan usaha lebih cepat dari standar nasional," tambahnya.

Dengan proses perizinan yang baik, maka hasilnya adalah kepemilikan izin usaha yang tinggi. Namun, kata Sigit, masih banyak daerah yang lebih dari 50 persen pengusahanya tidak memiliki izin usaha. Artinya, pengusaha lokal mayoritas tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak memiliki izin usaha resmi. "Mengapa izin usaha sulit diperoleh, karena mereka juga tidak pernah tahu di mana mengurus izin usahanya, meski masih ada pungli dan kolusi," jelasnya.

MEDIA INFORMASI

Gusti: Produk RI Inovatif Tapi Tak Nasionalis

"Saya lihat sekarang banyak produk-produk dalam negeri yang menggunakan nama negara lain."

Menteri Riset dan Teknologi, Gusti M Hatta

HEADLINE NEWS  - Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta menilai, Indonesia harus tetap mencintai dan bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Banyak produk Indonesia yang inovatif, namun tidak nasionalis.

Guru besar Universitas Lambung Mangkurat ini menyatakan bahwa ia tidak akan bosan untuk terus mengampanyekan cinta terhadap produk dalam negeri. 

"Karena saya lihat, sekarang banyak produk-produk dalam negeri yang menggunakan nama negara lain, contohnya Pepaya California. Dengan memberi nama negara lain tersebut, memang inovatif tapi tidak nasionalis. Yang benar adalah inovatif dan tetap nasionalis," kata Gusti dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Rabu 16 Mei 2012.

Gusti menjelaskan, Indonesia harus menjadikan inovasi sebagai urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Abad ke-21 yang merupakan era keunggulan, menuntut pentingnya peran perguruan tinggi yang merupakan rumah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari perguruan tinggi inilah, kata dia, pemerintah berharap bisa menjadi tempat lahir dan berkembangnya Iptek serta tempat melahirkan generasi yang inovatif.

Indonesia, ujar Gusti, sebetulnya telah menjadi masyarakat madani. Sejatinya, masyarakat madani merupakan kalangan yang menjadi harapan setiap bangsa, dan memiliki kemandirian yang tinggi serta keterikatan dengan norma hukum dan budaya yang kuat, maju serta modern.  

"Untuk memahami perspektif masyarakat madani tersebut, kita selaku insan Iptek tidak akan terlepas dari teknologi dan inovasi. Dan dari pengalaman berbagai bangsa menunjukkan bahwa bangsa yang maju dan modern dengan kamandirian yang tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan penguasaan terhadap iptek dan inovasinya," tuturnya.

MEDIA INFORMASI

Unilever Catatkan Omzet Rp23,5 Triliun di Kuartal I

JAKARTA - Unilever, induk usaha PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mencatatkan peningkatan omzet sebesar 16,5 persen menjadi Rp23,5 triliun. Sementara laba operasi naik 27,3 persen dan laba bersih naik 17,8 persen.

“Kami awali 2012 dengan baik di kuartal pertama," kata Executive Vice President Unilever untuk Asia tenggara dan Australia Peter Kulve dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/5/2012).

Dia mengungkapkan, sejalan dengan investasi yang ditanamkan, perkembangan bisnis Unilever menunjukan kinerja yang baik selama 2011 dan kuartal pertama 2012. Pada tahun 2011, perusahaan ini berhasil mencapai omzet sebesar Rp23,5 triliun atau naik 19,2 persen dari tahun 2010.

Laba operasi pada tahun 2011 pun naik 20,1 persen menjadi Rp5,4 triliun, dan laba bersih naik menjadi 4,2 triliun atau meningkat 22,9 persen dari tahun sebelumnya. "Selama 2011 perseroaan juga mendistrisibusikan dividen sebesar Rp4,5 triliun atau naik 48,9persen dari tahun 2011,” tambah Kulve.

“Bagi kami satu-satunya cara untuk terus berkembang di Indonesia maupun di seluruh dunia dalah dengan cara yang sustainable, kami berambisi untuk meningkatkan bisnis kami dua kali lipat di tahun 2020," tutup Peter.

MEDIA INFORMASI

 Gas Lapangan Terang ENRG Mulai Ada Titik Terang

 

Logo Energi Mega Persada.

 JAKARTA - Proyek pengembangan gas di Lapangan Terang yang dioperasikan Kangean Energy Indonesia menunjukkan kemajuan. Di ujung menara suar gas di atas kapal Floating Production Unit (FPU) telah mengeluarkan nyala api.

"Pencapaian ini membawa project pengembangan gas Terang, di blok Kangean PSC, satu langkah lagi lebih dekat kepada tujuannya yaitu menyalurkan 300 juta kaki kubik gas per hari ke Jawa Timur," ujar Direktur Utama PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) Imam Agustino, dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Sabtu (12/5/2012).

Blok Kangean PSC yang terletak di Jawa Timur ini, dimiliki 50 persen secara tidak langsung oleh ENRG, 25 persen oleh Mitsubishi Corporation (Jepang), dan 25 persen oleh JAPEX (Jepang). Blok Kangean PSC ini memiliki jumlah cadangan terbukti dan terukur sebesar 9,6 juta barel minyak dan 1,3 triliun kaki kubik gas per 31 Desember 2011.

"Volume gas dari lapangan Terang di blok Kangean PSC akan mendominasi volume produksi perusahaan dalam 24 bulan ke depan," lanjut dia.

MEDIA INFORMASI

 BI Rate Bisa Turun lagi Jika Rupiah Menguat

 

 ILUSTRASI

JAKARTA- Bank Indonesia mempertahankan suku bunga BI ratenya pada 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur, Kamis (10/5/2012). Keputusan BI ini direspon positif oleh pasar saham Indonesia walaupun beberapa bursa utama Asia melemah akibat sentimen negatif global terkait isu Uni Eropa.

"Kami perkirakan BI rate masih bisa turun 25-50 bps hingga akhir tahun 2012 jika tren nilai tukar rupiah menuju penguatan," kata analis Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih di Jakarta, Jumat (11/5/2012).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan paket kebijakan penghematan BBM pada 23 Mei mendatang. Paket kebijakan ini, menurut Lana, mengindikasikan kecil kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM subsidinya, dan lebih mengutamakan pengendalian konsumsi.

Maka, kebijakan ini mensinyalkan ekspektasi inflasi akan melemah dan sehingga ada ruang BI untuk menurunkan suku bunga BI ratenya kemungkinan pada awal triwulan ke-4 mendatang pasca musim inflasi tinggi di triwulan ke-3.

MEDIA INFORMASI

 Garuda Indonesia Kerja Sama dengan China Airlines

 Kerja sama Garuda indonesia dan china airlines di Nusa Dua, Bali

NUSA DUA — Garuda Indonesia melakukan kerja sama dengan China Airlines di Laguna Hotel, Nusa Dua, Bali, Kamis (10/5/2012) malam ini.
Acara itu dihadiri Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Presiden China Airlines Huang-Hsiang Sun sekaligus menandatangani kerja sama.
Penandatanganan berlangsung bersamaan Indonesia-China Summit yang digelar untuk keempat kalinya. Kerja sama ini guna meningkatkan jaringan, baik di bidang penerbangan, kargo, maupun simulator.
"Bagi Garuda ini baik. Kami bisa mentransfer penumpang ke Taipei dengan maskapai China Airlines," kata Emirsyah, seusai tanda tangan.
Hsiang Sun pun menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap bisa memicu perkembangan perusahaannya agar lebih baik.
China Airlines maskapai penerbangan terbesar di Taiwan dan masuk menjadi anggota Skyteam pada 2011. Maskapai ini juga masuk jasa kargo delapan besar terbaik di dunia.
Tahun lalu, Garuda Indonesia mencatat ada 35.700 penumpang dengan nilai 7 juta dollar AS dan 18 juta ton kargo ke Taipei. Diharakan, tahun depan bisa meningkat 10 persen dengan adanya kerja sama ini.
Penerbangan perdana akan dilakukan pada 24 Mei mendatang dari Jakarta ke Taipei.

MEDIA INFORMASI

Kemajuan Ekonomi RI Bukan karena Inovasi

 

 ILUSTRASI

JAKARTA — Kemajuan ekonomi Indonesia cukup diakui di kancah internasional. Ironisnya, kemajuan ekonomi itu masih bertumpu pada sumber daya alam, belum bersumber pada inovasi.

Wakil Presiden Boediono saat peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-12, Selasa (8/5/2012), di Kantor Wakil Presiden, menegaskan bahwa Indonesia adalah anggota penuh forum terhormat G-20, kelompok negara yang sangat memengaruhi ekonomi dunia dari ratusan negara. Ini tentu membanggakan.

”Namun, yang memprihatinkan, kita berada di peringkat ke-20 dalam forum G-20. Ini berarti sumber kemajuan ekonomi kita belum bertumpu pada inovasi,” kata Boediono.

Wapres Boediono memerinci, jumlah paten internasional yang didaftarkan Indonesia hingga 2009 hanya enam buah. Jauh di bawah Amerika Serikat di peringkat pertama, disusul Jepang, yang jumlah patennya mencapai puluhan ribu. Dalam hal pendaftaran logo industri (trademark), Indonesia juga tertinggal jauh, hanya 15 buah. China memiliki 84.000 logo, Thailand 386 logo, Malaysia 513 logo, dan Filipina 54 logo.

Sumber kemajuan ekonomi Indonesia, menurut Boediono, masih bertumpu pada kekayaan sumber daya alam. Padahal, sumber kekayaan alam ini bisa menjadi ”kutukan” jika terus dieksploitasi, tanpa ada inovasi yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia. ”Dalam ’teori kutukan sumber daya alam’, mereka yang dikaruniai sumber daya alam melimpah justru menjadi bangsa yang tidak maju-maju kalau tidak hati-hati mengelolanya. Sumber daya alam yang melimpah cenderung membuat manusia agak santai dan malas karena tinggal diambil dan dijual,” katanya.

Menurut dia,  Indonesia sudah saatnya mampu mentransformasikan sumber daya alam itu menjadi kemampuan inovasi dan kreativitas sumber daya manusia. Wapres mencontohkan Norwegia yang memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi tetap rasional dalam pemanfaatannya. Mereka menyisihkan sebagian kekayaan alamnya untuk pembangunan pada masa depan.
Produk mineral diatur
Sinyalemen Wapres Boediono, pertumbuhan ekonomi RI lebih didorong karena eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya inovasi, terlihat dari data ekspor Badan Pusat Statistik (BPS) Senin lalu. Ekspor bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, karet dan barang dari karet, bijih, kerak dan abu logam, serta tembaga mendominasi 10 besar produk ekspor Indonesia.

Laporan BPS menyebutkan, total nilai ekspor sepanjang triwulan I-2012 mencapai 48,5 miliar dollar AS, naik 6,93 persen daripada nilai ekspor pada triwulan I-2011 sebesar 45,38 miliar dollar AS. Dari total ekspor ini, nilai ekspor nonmigas triwulan I-2012 mencapai Rp 38,5 miliar dollar AS, naik 3,87 persen daripada ekspor nonmigas pada triwulan I-2011 sebesar 37,09 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas ini, antara lain, karena ekspor bahan mentah, termasuk hasil mineral.

Dari struktur nilai ekspor triwulan I-2012, nilai ekspor produk industri mencapai 60 persen dari total nilai ekspor. Namun, nilai ini turun daripada triwulan I-2011 sebesar 62,48 persen. Sementara itu, ekspor produk tambang mencapai 16,82 persen, naik dibandingkan dengan triwulan I-2011 sebesar 16,46 persen.

Sejumlah program disiapkan pemerintah untuk menata sumber daya alam itu, terutama mineral. Salah satunya adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur besaran bea keluar atas 14 jenis komoditas mineral. Peraturan itu diterbitkan pada Mei ini.

Ke-14 komoditas mineral tersebut adalah nikel, tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, molibdenum, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, mangan, dan antimonium.

Pemerintah juga mendorong peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian. Langkah ini untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dampaknya adalah peningkatan nilai ekspor Indonesia.

MEDIA INFORMASI

Awas, Rupiah Masih Mungkin Melemah!

 ILUSTRASI

JAKARTA - Perubahan politik di Perancis membuat pasar mata uang di Eropa ditutup bervariasi, namun pasar di AS turun semalam.
Selasa (8/5/2012) ini, menurut analis Samuel Sekuritas, Kemungkinan pasar Asia akan mixed tetapi nilai tukar rupiah berpotensi melemah, kecuali Bank Indonesia ada di pasar.
"Kecuali BI ada di pasar sehingga rupiah (IDR) bisa tertahan di kisaran antara Rp.9.200-Rp.9.220 per USD pada hari ini," kata Lana.
Nilai tukar mata uang Asia termasuk IDR melemah terhadap USD, terbawa pelemahan euro. IDR ditutup di Rp.9.228 per USD (kurs tengah Bloomberg).
Perubahan politik di Perancis menjadi perhatian investor, termasuk di bursa Asia yang ditutup turun 1,37 persen menjadi 4.158,86.
Sedangkan harga minyak Brent dan WTI masih turun, masing-masing menjadi 113,06 dollar AS per barrel dan 97,94 dollar AS per barrel.

MEDIA INFORMASI

Sektor UMKM Jadi Sabuk Pengaman

 

 Pameran Kerajinan - Pengujung melihat sejumlah produk kerajinan seperti batik dan makanan olahan yang dipamerkan di Plasa Simpanglima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/4/2012). Penyelenggaraan pameran ini untuk mempromosikan usaha kecil menengah dengan menjaring konsumen di pusat perbelanjaan.

JAKARTA — Pemerintah akan berupaya memberikan sejumlah fasilitas demi mengangkat sektor informal menjadi formal. Salah satunya dengan pemberian kredit usaha rakyat. "Saya melihat pengalaman sektor informal dan juga UKM (usaha kecil menengah) kita pada tahun 2008 ataupun 1998, yaitu krisis besar kita, mereka jadi sabuk pengaman," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (7/5/2012).
Dengan melihat keberhasilan sektor informal dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) bertahan dalam krisis, pemerintah pun berupaya untuk mengembangkannya. Pemerintah akan mengembangkan sektor informal menjadi formal, sedangkan UMKM menjadi kelas menengah.
"Ini yang paling penting kita berikan fasilitasnya untuk menjaga mereka supaya tidak terlalu rentan terhadap gejolak," kata Hatta.
Salah satu upaya pemerintah adalah pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 30 triliun untuk KUR bagi sektor informal dan UMKM pada tahun ini. Selain itu, pemerintah akan terus memberikan pembinaan yang dilakukan oleh enam kementerian.
"Usaha-usaha sektor informal yang memiliki kelaikan usaha dia tidak perlu mendapatkan jaminan, kita berikan sampai dengan Rp 500 juta," tutur Hatta.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor formal. Ini ditandai dengan bertambahnya empat juta pekerja pada sektor formal sepanjang Februari 2011 hingga Februari tahun ini. Berdasarkan persentase, jumlah pekerja formal naik dari 34,24 persen menjadi 37,29 persen dari jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2012.
"Pekerja informal turun dari 2,4 juta orang dari 65,76 persen pada Februari 2011 menjadi 62,71 persen pada Februari 2012," ujar Kepala BPS Suryamin, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin.

MEDIA INFORMASI

Kartu Pengendali Konsumsi BBM, Perkecil Kecurangan

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mekanisme kartu pengendali dalam membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memperkecil potensi penyelewengan.
"Kartu pengendali itu sangat efektif untuk kontrol volume (konsumsi BBM bersubsidi). Itu yang paling penting per kendaraan per hari dijatah," sebut Satya.
Menurut dia, potensi masyarakat untuk melakukan kecurangan akan terbatasi oleh jumlah kartu pengendali yang dicetak. Karena, kata dia, jumlah kartu dicetak sebanyak kuota konsumsi yang dipatok oleh Pemerintah dalam APBN-Perubahan 2012 yakni 40 juta kiloliter. Penerbitan kartu pun akan disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Apalagi, sebut Satya, kartu seharusnya disertai dengan identitas nama pemilik mobil dan data mobilnya. "Kalaupun ada orang curang menggunakan kartu lain terus join sama tukang pompa bensin, tetap saja volume akan terkontrol," tegas dia.
"Penerbitan kartu sesuai dengan jumlah kendaraan dan volume yang sesuai dengan kuota," papar Satya.
Pemerintah semula sempat berwacana menggunakan kapasitas mesin (cc) ditambah dengan penempelan stiker untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Namun, wacana itu disimpulkan sulit untuk dilakukan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, mengatakan, pengaturan berdasarkan kapasitas mesin mudah dalam membuat peraturannya tapi sulit untuk penerapannya. "Apa ada mobil yang 1.500 cc? Nggak ada. Yang ada 1.490 cc. Nanti ribut di lapangan," sebut Jero, di Jakarta, Kamis (26/4/2012).
Oleh sebab itu, Pemerintah belum mengeluarkan keputusan apapun untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi.

MEDIA INFORMASI

Bos Sido Muncul Bantah Beri Hadiah Mobil

JAKARTA - Bos PT Sido Muncul, Semarang, Irwan Hidayat, membantah jika perusahaannya yang bergerak di bidang jamu menyediakan hadiah mobil atau uang dalam jumlah besar, bagi konsumennya yang beruntung saat minum produknya.
"Perusahaan saya tak pernah menjanjikan apa-apa bagi konsumen yang minum jamu Sido Muncul. Apakah itu janji memberikan uang atau mobil, apalagi janji-janji konsumen akan langsung sehat dan kuat kalau minum jamu buatan perusahaan saya. Itu tidak benar. Promosi Sido Muncul tidak pernah seperti itu," ujar Irwan.
Sebelumnya, Irwan dikonfirmasi mengenai adanya stiker yang ditemukan oleh seorang konsumennya bernama Heri, pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta, Jumat (4/5/2012) lalu, saat minum jamu Sido Muncul di kawasan rumahnya di Jalan Petogogan, Kebayoran, Jakarta Selatan.
Dalam stiker berwarna kuning dari plastik  tertulis "Anda Mendapat Hadiah Mobil Yaris". Selanjutnya, konsumen diminta menghubungi sebuah nomor telepon yang berkode area di kawasan Jakarta Utara. Namun nomor telepon itu tidak bisa dihubungi.
Menurut Irwan, stiker yang ditemukan dalam plastik kemasan jamu produk Sido Muncul itu adalah buatan orang-orang tertentu yang ingin memerasnya. "Stiker itu sengaja dimasukkan setelah, dia membeli satu kotak jamu produk Sido Muncul, dan kemudian dirapikan kembali dalam kardusnya sehingga seolah-olah itu benar-benar produk kami," jelas Irwan.
Irwan mengaku modus operandi itu sudah dilaporkan ke polisi beberapa tahun yang lalu. Namun, hingga kini tidak pernah ditanggapi serius. "Bahkan, pemerintah juga sudah tahu. Untuk mempromosikan ketidakbenaran bahwa Sido Muncul memberikan hadian atau uang, saya sudah habis biaya sampai Rp 1,8 miliar," keluhnya.
Lebih jauh Irwan menyatakan, harusnya, pemerintah melindungi industri jamu nasional, dengan resmi mengumumkan bahwa industri jamu nasional tidak mengiming-imingi konsumen dengan hadiah atau kemanjuran jamu tersebut secara demontrastif.
"Kalau didiamkan terus seperti itu, yang jadi korban adalah konsumen, seperti Heri itu," lanjut Irwan.

MEDIA INFORMASI

Pupuk Organik LIPI Tingkatkan Produktifitas Pertanian

 ILUSTRASI

TASIKMALAYA - Pupuk organik hayati hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  beyonic, diklaim berhasil meningkatkan produksi pertanian di beberapa daerah. Pupuk ini juga efektif meningkatkan bahan organik, dan memulihkan keberadaan mikroba tanah.
"Bahan-bahan alami yang kami gunakan, menumbuhkan mikroba unggul dan mampu menyediakan nitrogen, phospat, serta kalium, yang baik untuk kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman," kata Antonius Sarjiya, Periset di Pusat Penelitian Biologi LIPI di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (4/5/2012).
Sarjiya mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Wonogiri dengan total lahan 13 hektar yang diberikan pupuk beyonic, menunjukan hasil positif.
Di lahan seluas delapan hektar di desa Selogiri dan Desa Mento di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, misalnya, hasil panen meningkat 15-25 persen per hektar, dan mampu menurunkan penggunaan pupuk kimia mencapai 30-50 persen per hektar.
Hasil serupa terjadi pada panen jagung di lahan seluas 2,5 hektar di Kabupaten Wonogori. Saat ini, hasil panen meningkat dua kali lipat atau sekitar 16 ton per hektar dari panen sebelumnya. Panen kol dan cabai di Cimelati, Kabupaten Sukabumi, juga dilaporkan meningkat sekitar 10- 25 persen dari panen sebelumnya
Selain mampu meningkatkan hasil pertanian, pupuk organik juga bisa meringankan biaya yang harus dikeluarkan petani. Petani hanya perlu mengumpulkan bahan organik berupa bekatul, tepung ikan, tepung jagung, tebu tetes, dan ekstrak tauge.
Ia mengataka, biaya yang dikeluarkan petani juga terbilang lebih ringan, hanya Rp 10.000 per kilogram. Jumlah itu, jauh lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membeli pupuk organik, yang dijual umum antara Rp 60.000 Rp 80.000 per kilogram.
"Dengan tingkat keberhasilan ini, saya berharap pola dan metode pupuk organ ik ini bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Sementara itu, aplikasi teknologi lainnya diterapkan Yantyati Widyastuti, peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Yantyati mengatakan telah menerapkan fermentasi pakan rumput. Perternak diharapkan bisa memenuhi persediaan pakan, tanpa terpengaruh cuaca atau keterbatasan lahan.
Yantyati mengatakan, teknologi ini menggunakan bakteri asam laktat untuk menghindari pertumbuhan jamur. Lahan pengawetan mudah dibuat di lubang tanah, tong, hingga penampungan dari kantong plastik. Syarat utamanya, rumput fermentasi itu harus terhindar dari kontak oksigen.
"Rumput yang bisa digunakan utamanya adalah gajah atau raja. Pembuatan antara 3-4 minggu tergantung jumlah ternak. Kami berharap tidak ada suara peternak yang kesulitan rumput, akibat kemarau atau minimnya ketersediaan lahan," katanya.

MEDIA INFORMASI

Bank Mandiri Mau Jual Surat Utang Warisan Krisis?

 ILUSTRASI

JAKARTA -  Hasrat Bank Mandiri melepas obligasi rekapitalisasi tampaknya tak terbendung. Bank terbesar dari sisi aset ini berupaya agar segera bisa melepas surat utang warisan krisis tahun 1998 itu. Maklum, obligasi yang sempat menjadi penyelamat perbankan dari krisis ini kini sudah tak menarik lagi lantaran yield-nya hanya di kisaran 3 persen.

Sebelum ada perubahan referensi penghitungan yield obligasi rekapitalisasi, dari bunga Sertifikat BI tiga bulan ke Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, bank pemilik obligasi rutin menikmati pemasukan bunga di atas 6 persen per tahun, tergantung jenis obligasi. Pada 2008 – 2009, bank bahkan menikmati bunga di atas 11 persen, mengikuti rerata bunga SBI saat itu.
Senyum bankir semakin mengembang karena bank tidak mengeluarkan biaya dana (beban bunga) untuk memperoleh windfall profit ini. Negara menganggarkan bunga obligasi rekapitalisasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Direktur Keuangan Mandiri, Pahala Nugraha Mansyuri, mengestimasi, jika penurunan yield obligasi sebesar 1 persen, perseroan kehilangan pendapatan bunga hingga Rp 800 miliar. "Bila penurunannya sampai 2 persen, pendapatan bunga berkurang Rp 2 triliun,” katanya.
Pahala menargetkan, dalam 6 bulan - 9 bulan ke depan, perseroan bisa melepas obligasi rekapitalisasi Rp 2 triliun - Rp 5 triliun dari total obligasi berstatus available for sale Rp 53,7 triliun. Penjualan bertahap, karena nilai obligasi yang ingin dilepas terlalu besar, sulit menjual sekaligus.
Manajemen terus berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan obligasi ini. Antara lain, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Ketiga pihak ini kini tengah membahas mekanisme transaksi, sekaligus payung hukumnya.
BI merupakan pembeli potensial, karena bisa menggunakan obligasi rekapitalisasi sebagai alat operasi moneter. Sedangkan Kementerian Keuangan, pihak yang berwenang menentukan penyelesaian obligasi, termasuk mengubah dasar hukum. Mandiri berharap, pemerintah bersedia merestrukturisasi obligasi rekapitalisasi miliknya, termasuk mengubah dari variable rate menjadi fixed rate.
Wajar bila Mandiri berharap perubahan itu. Dengan status fixed rate, pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi bisa terkerek lagi. Jika mengacu ke obligasi rekapitalisasi fixed rate BNI, rata-rata bunganya di atas 10 persen.
Sunarsip, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence mengingatkan bank tidak melupakan sejarah krisis. "Nilai aset yang diserahkan pemilik bank tak sampai 30 persen dari nilai obligasi rekapitalisasi yang diinjeksi ke bank," katanya. Meski dirugikan, pemerintah tetap membayar bunga setiap tahun. Acuannya nilai obligasi rekapitalisasi yang dipegang bank, bukan nilai aset yang berhasil terjual.
Misalkan, bank A menerima obligasi rekapitalisasi Rp 100 miliar. Pemilik menyerahkan aset senilai sama. Tapi, setelah dijual, ternyata hanya laku Rp 30 miliar. Rugi Rp 70 miliar menjadi tanggungan pemerintah. "Sudah rugi di awal, pemerintah membayar bunga dari total nilai," kata mantan komisaris bank itu.
Ironis, setelah menikmati untung besar, bank pemilik obligasi kini mengeluh pemasukan tak setinggi dulu. "Dulu, mereka menganggap obligasi rekapitalisasi sebagai ongkos krisis, mengapa sekarang tidak menganggap yield rendah sebagai ongkos krisis," kata dia. Ia mempersilakan bank menjual obligasi ke BI atau pemerintah, tapi harus diskon. Cara menghitungnya, kata Sunarsip, sederhana. Pertama, hitung total pendapatan bank dari obligasi ini. Hasilnya menjadi pengurang harga, setelah dikurangi inflasi dan pendapatan bunga wajar.
Kedua, menghitung total aset yang pernah diserahkan pemilik bank ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), lalu bandingkan dengan hasil penjualan aset tersebut. Selisihnya, bisa menjadi komponen pengurang harga obligasi. "Ini paling fair," kata Sunarsip.

MEDIA INFORMASI

5 Pom Bensin Shell Ditutup, BPH Migas Tak Dilibatkan

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI — JAKARTA - Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menutup lima pom bensin milik Shell minggu lalu. Hal ini dikarenakan wewenang tersebut menjadi hak penuh pemprov.

"Urusan tutup SPBU itu tidak ada koordinasi dengan BPH Migas. Shell dapat izin usaha niaga umum dari ESDM dan mereka memperoleh izin lokasi dan bangunan dari Pemda DKI. Terkait dengan melanggar izin yg dikeluarkan Pemda, maka Pemda lah yang berhak memberi sanksi," ujar Komite BPH Migas Ibrahim.

Karena tidak berkaitan, Ibrahim menyebut tidak akan ada korelasi antara ditutupnya lima SPBU milik Shell yang dilakukan Pemprov DKI akhir minggu lalu pada penyaluran BBM ke masyarakat. Minggu lalu, lima SPBU milik perusahaan migas dari Inggris di Jalan Mampang Prapatan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiai Tapa, Jalan S Parman, dan Jalan Suprapto ditutup Pemprov karena perizinan.

Meskipun begitu, ketika ditanya apakah penutupan SPBU Shell ini akan berdampak baik pada pengusaha lokal dan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil alih, Ibrahim menyebut ada tiga hal yang harus dilihat.

"Ada tiga persoalan, satu apakah di lokasi itu masih diberi izin oleh Pemda. Dua apakah pemilik asset mau. Ketiga, apakah Pertamina juga mau.  Itu karena usaha menjual BBM nonsubsidi sepenuhnya berprinsip business to business," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

UMKM mulai banyak memanfaatkan penjualan lewat Internet

ILUSTRASI

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia saat ini mulai banyak yang memanfaatkan Internet sebagai sarana penjualan produk, selain dilakukan secara langsung.

"Hal ini menjadi perhatian kami sebagai pengelola situs `e-commerce`. Kami semakin aktif menggiatkan edukasi kepada komunitas-komunitas UMKM," kata pimpinan situs jual beli online Tokobagus.com, Remco Lupker,

Didampingi pimpinan lainnya Arnold Sebastian, Remco mengatakan bahwa salah satu perhatiannya adalah keterlibatannya dalam ajang Innacraft 2012 di Jakarta Convention Centre mulai 25 hingga 30 April 2012.

Ia menjelaskan bahwa saat ini anggota situs jual beli online dari kalangan UMKM mencapai lebih dari 25 persen dari total 2,5 juta anggota aktif.

Kalangan pebisnis UMKM yang aktif menjadi member di Tokobagus.com terdiri dari beragam pengusaha dari berbagai industri, seperti fashion, makanan, kerajinan tangan, koleksi seni, kesehatan dan kecantikan serta beragam lainnya.

Arnold Sebastian Egg menambahkan, sejalan dengan langkah menyasar UMKM untuk semakin meningkatkan pengembang bisnisnya secara online, Tokobagus.com banyak melakukan sosialisasi tentang "e-commerce", misalnya bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Seperti Kementerian Perdagangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan juga menggandeng komunitas-komunitas UMKM yang ada di Indonesia," katanya.

Ia berharap, kalangan UMKM jangan hanya dimaknai mereka yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah untuk menjalankan usahanya itu, sebab banyak individu kreatif yang juga layak disebut sebagai pelaku UMKM.

Meski demikian, Arnold mengakui belum banyak masyarakat yang menyadari kelebihan transaksi "online", salah satunya disebabkan karena mereka belum melek internet atau sering mengakses internet tetapi belum tahu manfaatnya secara luas.

"Kalangan pengusaha UMKM ada yang hanya menggunakan internet sebagai sarana berinteraksi sosial lewat situs jejaring sosial. Masih banyak juga yang mencoba untuk berbisnis atau bertransaksi jual beli barang atau jasa," katanya.

Karena itu, kegiatan Tokobagus.com di even Innacraft ini dimaksudkan pula sebagai sarana sosialisasi kepada kalangan pengusaha UKM maupun UMKM tentang manfaat internet dalam hal ini e-commerce.

Sementara itu kedua pimpinan dan pendiri Tokobagus.com dalam kesempatan yang sama di ajang Innacraft 2012 memberikan donasi kepada para perajin binaan dari Yayasan Kapeta (Karya Peduli Kita), sebuah yayasan yang peduli terhadap penderita HIV/AIDS.

Direktur Yayasan Kapeta Erry Wijoyo seusai menerima donasi dari Tokobagus.com mengungkapkan bahwa donasi tersebut akan disalurkan untuk program pembinaan atau pendampingan bagi para odha (orang dengan HIV/AIDS) yang memang diberdayakan untuk menjadi perajin.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dari kedua pimpinan Tokobagus.com, selanjutnya donasi ini akan kami manfaatkan untuk pembinaan bagi teman-teman odha yang memang kini dalam pengembangan dan pemberdayaan menjadi perajin,"

MEDIA INFORMASI

Lima SPBU Shell Disegel

 

JAKARTA — Lima stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell disegel oleh Dinas Energi dan Industri DKI Jakarta karena tidak memperpanjang izin usaha. Penyegelan ini telah dilakukan tiga hari lalu, yaitu pada 24 April.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Andi Baso mengatakan, kelima SPBU ini telah habis masa izin usahanya sejak sebulan lalu. Namun, hingga saat ini belum ada pengajuan perpanjangan izin usaha dari SPBU tersebut.

"Lima SPBU ini tidak boleh beroperasi sampai izin usahanya diurus dan diperpanjang," kata Andi di Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Adapun lima SPBU Shell yang disegel tersebut berada di Jalan Mampang Prapatan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiai Tapa, Jalan S Parman, dan Jalan Suprapto.

Sebelum penyegelan, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, tetapi tidak ada tanggapan. "Sudah tiga kali diberi surat peringatan, tapi tidak ditanggapi. Karena itu, kami segel," ungkap Andi.

Ia menjelaskan bahwa semestinya izin usaha tersebut diperpanjang setiap lima tahun sekali. Sebelum mendapat perpanjangan izin usaha, SPBU tersebut harus ada pengujian instalasi terlebih dahulu. "Tidak ada larangan untuk berusaha selama etis dan menaati peraturan yang ada. Jika izin sudah habis, maka diperpanjang," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Chairul Tanjung Borong Saham Garuda Rp 1,5 Triliun?

 Chairul Tanjung.

JAKARTA -  Pengusaha nasional Chairul Tanjung disebut-sebut memborong sisa saham IPO PT Garuda Indonesia Tbk sebesar 2,47 miliar lembar atau 10,88 persen. Chairul Tanjung membeli saham Garuda tersebut melalui PT Trans Airways pada harga Rp 620 per lembar saham.
Selama ini sisa saham IPO Garuda tersebut berada di tangan tiga perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi. Tiga perusahaan sekuritas tersebut adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Komposisinya, Bahana dan Danareksa menguasai lebih dari 900 juta saham, sedangkan Mandiri Sekuritas sekitar 400 juta saham. Ketiga perusahaan sekuritas tersebut terpaksa membeli saham sisa IPO yang tidak terbeli masyarakat.
Rencanannya, pengambilalihan saham tersebut akan dilaksanakan hari ini, Jumat (27/4/2012). Dokumen jual beli sudah diteken oleh ketiga  perusahaan sekuritas. "Crossingnya rencananya dilaksanakan besok. Dokumen jual belinya sudah ditandatangani. Jadi ya pasti saham itu diambilalih CT,"
Harga pembelian saham Garuda tersebut terdiskon sekitar 17,3 persen dari saat penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp 750 per lembar saham. Bila benar saham Garuda yang berada di tangan tiga sekuritas tersebut dilepas dengan harga Rp 620 per lembar saham, maka nilai total dana yang akan dikeluarkan Chairul Tanjung adalah sekitar Rp 1,554 triliun.
Meski beberapa pihak yang mengetahui proses transaksi saham Garuda tersebut sudah berani memastikan, namun hingga kini pihak CT Corporation, induk usaha PT Trans Airways, belum memberi keterangan apa-apa.
Garuda Indonesia dalam proses IPO tahun lalu menawarkan 6,33 miliar saham atau sebesar 27,98 persen dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Tapi, dalam proses IPO, hanya sekitar 52,5 persen atau 3,32 miliar saham yang terserap pasar.
Untuk itu, sisanya sekitar 47,5 persen atau 3,008 miliar saham harus diserap tiga penjamin pelaksana emisi yang telah menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sisa saham Garuda yang ditawarkan dan tidak habis terjual saat IPO.
Selama sepekan terakhir, harga saham Garuda sempat menyentuh level tertinggi Rp 670 yang dicatatkan pada Selasa 24 April 2012. Namun pada Kamis siang kemarin, sempat turun lagi ke harga Rp 650.
PT Garuda Indonesia Tbk menyatakan kesiapan menjalin kerja sama dengan PT Trans Airways. Corporate Communication Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menyatakan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Trans Airways dalam memberikan pelayanan konsumen. "Sebab, kerjasama antar maskapai sudah dilakukan perseroan," katanya.
Kesiapan Garuda itu menyusul kabar PT Trans Airways membeli 10,8 persen saham Garuda. "Tapi, itu semua nanti akan ditentukan dan dibahas melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata dia.

MEDIA INFORMASI

Percuma Pembatasan BBM

JAKARTA — Pemerintah dimungkinkan untuk membatasi bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, pengawasannya harus dapat dijamin sehingga volume BBM dapat terkontrol dengan baik. Jika tidak, pembatasan BBM bersubsidi itu percuma dilaksanakan.
”Partai Golkar menolak jika pembatasan dilakukan dengan melarang mobil berkapasitas di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi,” kata anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, di Jakarta, Rabu (25/4/2012).
Pemerintah belum memutuskan akan membatasi BBM bersubsidi, yaitu bensin dan solar. Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, masih mendalami pembatasan BBM bersubsidi. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan melarang penggunaan bensin untuk mobil pribadi 1.500 cc ke atas lewat sistem stiker .
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, semalam, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dijadwalkan mengumumkan kebijakan BBM, Kamis ini. Namun, Presiden dijadwalkan memberi pengarahan soal kebijakan BBM di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Satya Yudha meragukan efektivitas pemerintah melarang kendaraan di atas 1.500 cc mengonsumsi BBM bersubsidi. Stiker yang akan ditempel di kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi akan mudah ditiru. ”Masalah juga akan muncul dalam pengawasan di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum),” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, mengemukakan, untuk melarang kendaraan di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi dibutuhkan persiapan selama tiga bulan bagi PT Pertamina dan enam bulan bagi SPBU. ”Dengan demikian, jika kebijakan itu diputuskan pada bulan ini, baru dapat dilaksanakan sepenuhnya Oktober 2012, yang artinya ketika APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2012 hampir selesai,” ujar Dolfie.
Mengenai solusi menaikkan harga BBM, menurut Satya Yudha, Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN Perubahan (APBN-P) 2012 belum bisa dilaksanakan. Pasal itu mengatur kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu karena harga minyak mentah Indonesia belum mencapai 15 persen di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) 105 dollar AS per barrel dalam APBN-P 2012. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah itu juga harus berlangsung selama enam bulan terakhir.
Selama pasal itu belum bisa dilaksanakan, pemerintah dapat menggunakan penjelasan Pasal 7 Ayat (4) UU APBN-P 2012 yang memungkinkan pemerintah bisa mengendalikan BBM bersubsidi secara bertahap.
Satya Yudha mengingatkan agar cara pengendalian yang digunakan fokus pada pengendalian volume yang tertib. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pengendali dengan teknologi radio frequency identification atau kartu pintar yang bisa mengidentifikasi mobil yang layak disubsidi dengan penggunaan BBM bersubsidi per hari dan per volume yang dijatahkan.
”Apabila sistem yang digunakan tidak bisa menjamin terkontrolnya volume, arti pembatasan menjadi percuma. Sistem stiker pasti tidak efektif karena lemahnya pengawasan terkait volume dan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Satya Yudha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembatasan BBM yang hanya ditujukan untuk kalangan tertentu berimplikasi luas terhadap kinerja perusahaan. ”Disparitas harga antara Premium dan Pertamax perlu dicermati karena akan memunculkan berbagai ekses di lapangan,” kata Hariyadi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita H Legowo di Bontang, Kalimantan Timur, menyatakan, pemerintah masih mendalami rencana pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas.

Kalau sudah selesai dibahas, kata Evita, program pembatasan BBM bersubsidi itu akan diumumkan pemerintah.

Bahan bakar gas

Solusi lain ditawarkan Fraksi PDI-P. Dolfie mengingatkan, pemerintah memiliki anggaran Rp 2 triliun untuk konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). Biaya pembuatan instalasi BBG di SPBU yang aktif hanya sebesar Rp 2 miliar. Dengan demikian, anggaran Rp 2 triliun itu dapat dipakai untuk membuat instalasi BBG di 1.000 SPBU.
”Mengapa pemerintah tidak konsisten ke gagasan awal, yaitu mendorong konversi ke BBG? Jika konversi ini tidak dilakukan, masalah BBM bersubsidi akan terus menjadi masalah,” papar Dolfie.
Tahun ini, menurut dia, pemerintah seharusnya fokus melakukan konversi dari BBM ke BBG. Pada saat yang sama, pengendalian BBM bersubsidi dapat dimulai dengan memperketat pengawasan konsumsi BBM untuk industri dan mencegah penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri. Dengan demikian, konversi ke BBG dapat dimulai hingga secara perlahan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikurangi.
Pengamat perminyakan Kurtubi juga menyatakan, untuk mengurangi subsidi BBM dan lebih menyehatkan BBM, pemerintah sebaiknya menggunakan instrumen kebijakan energi yang benar. Caranya, mengurangi pemakaian BBM dengan diversifikasi ke BBG yang dipercepat dan dengan kebijakan harga. ”Jadi, bukan dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi,” katanya.
Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, pemerintah telah siap melaksanakan konversi BBM ke gas. Saat ini rencana konversi BBM ke BBG sedang difinalkan antar-kementerian untuk pengaturan persyaratan bagi standar teknis alat perangkat konversi.
”Bengkel umum yang berjumlah 12 buah dan telah mempunyai pengalaman dalam pemasangan converter kit (alat pengonversi) pada program yang lalu sudah siap mendukung,” kata Hidayat.

MEDIA INFORMASI