Kemajuan Ekonomi RI Bukan karena Inovasi

 

 ILUSTRASI

JAKARTA — Kemajuan ekonomi Indonesia cukup diakui di kancah internasional. Ironisnya, kemajuan ekonomi itu masih bertumpu pada sumber daya alam, belum bersumber pada inovasi.

Wakil Presiden Boediono saat peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-12, Selasa (8/5/2012), di Kantor Wakil Presiden, menegaskan bahwa Indonesia adalah anggota penuh forum terhormat G-20, kelompok negara yang sangat memengaruhi ekonomi dunia dari ratusan negara. Ini tentu membanggakan.

”Namun, yang memprihatinkan, kita berada di peringkat ke-20 dalam forum G-20. Ini berarti sumber kemajuan ekonomi kita belum bertumpu pada inovasi,” kata Boediono.

Wapres Boediono memerinci, jumlah paten internasional yang didaftarkan Indonesia hingga 2009 hanya enam buah. Jauh di bawah Amerika Serikat di peringkat pertama, disusul Jepang, yang jumlah patennya mencapai puluhan ribu. Dalam hal pendaftaran logo industri (trademark), Indonesia juga tertinggal jauh, hanya 15 buah. China memiliki 84.000 logo, Thailand 386 logo, Malaysia 513 logo, dan Filipina 54 logo.

Sumber kemajuan ekonomi Indonesia, menurut Boediono, masih bertumpu pada kekayaan sumber daya alam. Padahal, sumber kekayaan alam ini bisa menjadi ”kutukan” jika terus dieksploitasi, tanpa ada inovasi yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia. ”Dalam ’teori kutukan sumber daya alam’, mereka yang dikaruniai sumber daya alam melimpah justru menjadi bangsa yang tidak maju-maju kalau tidak hati-hati mengelolanya. Sumber daya alam yang melimpah cenderung membuat manusia agak santai dan malas karena tinggal diambil dan dijual,” katanya.

Menurut dia,  Indonesia sudah saatnya mampu mentransformasikan sumber daya alam itu menjadi kemampuan inovasi dan kreativitas sumber daya manusia. Wapres mencontohkan Norwegia yang memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi tetap rasional dalam pemanfaatannya. Mereka menyisihkan sebagian kekayaan alamnya untuk pembangunan pada masa depan.
Produk mineral diatur
Sinyalemen Wapres Boediono, pertumbuhan ekonomi RI lebih didorong karena eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya inovasi, terlihat dari data ekspor Badan Pusat Statistik (BPS) Senin lalu. Ekspor bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, karet dan barang dari karet, bijih, kerak dan abu logam, serta tembaga mendominasi 10 besar produk ekspor Indonesia.

Laporan BPS menyebutkan, total nilai ekspor sepanjang triwulan I-2012 mencapai 48,5 miliar dollar AS, naik 6,93 persen daripada nilai ekspor pada triwulan I-2011 sebesar 45,38 miliar dollar AS. Dari total ekspor ini, nilai ekspor nonmigas triwulan I-2012 mencapai Rp 38,5 miliar dollar AS, naik 3,87 persen daripada ekspor nonmigas pada triwulan I-2011 sebesar 37,09 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas ini, antara lain, karena ekspor bahan mentah, termasuk hasil mineral.

Dari struktur nilai ekspor triwulan I-2012, nilai ekspor produk industri mencapai 60 persen dari total nilai ekspor. Namun, nilai ini turun daripada triwulan I-2011 sebesar 62,48 persen. Sementara itu, ekspor produk tambang mencapai 16,82 persen, naik dibandingkan dengan triwulan I-2011 sebesar 16,46 persen.

Sejumlah program disiapkan pemerintah untuk menata sumber daya alam itu, terutama mineral. Salah satunya adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur besaran bea keluar atas 14 jenis komoditas mineral. Peraturan itu diterbitkan pada Mei ini.

Ke-14 komoditas mineral tersebut adalah nikel, tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, molibdenum, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, mangan, dan antimonium.

Pemerintah juga mendorong peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian. Langkah ini untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dampaknya adalah peningkatan nilai ekspor Indonesia.

MEDIA INFORMASI

Awas, Rupiah Masih Mungkin Melemah!

 ILUSTRASI

JAKARTA - Perubahan politik di Perancis membuat pasar mata uang di Eropa ditutup bervariasi, namun pasar di AS turun semalam.
Selasa (8/5/2012) ini, menurut analis Samuel Sekuritas, Kemungkinan pasar Asia akan mixed tetapi nilai tukar rupiah berpotensi melemah, kecuali Bank Indonesia ada di pasar.
"Kecuali BI ada di pasar sehingga rupiah (IDR) bisa tertahan di kisaran antara Rp.9.200-Rp.9.220 per USD pada hari ini," kata Lana.
Nilai tukar mata uang Asia termasuk IDR melemah terhadap USD, terbawa pelemahan euro. IDR ditutup di Rp.9.228 per USD (kurs tengah Bloomberg).
Perubahan politik di Perancis menjadi perhatian investor, termasuk di bursa Asia yang ditutup turun 1,37 persen menjadi 4.158,86.
Sedangkan harga minyak Brent dan WTI masih turun, masing-masing menjadi 113,06 dollar AS per barrel dan 97,94 dollar AS per barrel.

MEDIA INFORMASI

Sektor UMKM Jadi Sabuk Pengaman

 

 Pameran Kerajinan - Pengujung melihat sejumlah produk kerajinan seperti batik dan makanan olahan yang dipamerkan di Plasa Simpanglima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/4/2012). Penyelenggaraan pameran ini untuk mempromosikan usaha kecil menengah dengan menjaring konsumen di pusat perbelanjaan.

JAKARTA — Pemerintah akan berupaya memberikan sejumlah fasilitas demi mengangkat sektor informal menjadi formal. Salah satunya dengan pemberian kredit usaha rakyat. "Saya melihat pengalaman sektor informal dan juga UKM (usaha kecil menengah) kita pada tahun 2008 ataupun 1998, yaitu krisis besar kita, mereka jadi sabuk pengaman," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Senin (7/5/2012).
Dengan melihat keberhasilan sektor informal dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) bertahan dalam krisis, pemerintah pun berupaya untuk mengembangkannya. Pemerintah akan mengembangkan sektor informal menjadi formal, sedangkan UMKM menjadi kelas menengah.
"Ini yang paling penting kita berikan fasilitasnya untuk menjaga mereka supaya tidak terlalu rentan terhadap gejolak," kata Hatta.
Salah satu upaya pemerintah adalah pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 30 triliun untuk KUR bagi sektor informal dan UMKM pada tahun ini. Selain itu, pemerintah akan terus memberikan pembinaan yang dilakukan oleh enam kementerian.
"Usaha-usaha sektor informal yang memiliki kelaikan usaha dia tidak perlu mendapatkan jaminan, kita berikan sampai dengan Rp 500 juta," tutur Hatta.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor formal. Ini ditandai dengan bertambahnya empat juta pekerja pada sektor formal sepanjang Februari 2011 hingga Februari tahun ini. Berdasarkan persentase, jumlah pekerja formal naik dari 34,24 persen menjadi 37,29 persen dari jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2012.
"Pekerja informal turun dari 2,4 juta orang dari 65,76 persen pada Februari 2011 menjadi 62,71 persen pada Februari 2012," ujar Kepala BPS Suryamin, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin.

MEDIA INFORMASI

Kartu Pengendali Konsumsi BBM, Perkecil Kecurangan

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mekanisme kartu pengendali dalam membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memperkecil potensi penyelewengan.
"Kartu pengendali itu sangat efektif untuk kontrol volume (konsumsi BBM bersubsidi). Itu yang paling penting per kendaraan per hari dijatah," sebut Satya.
Menurut dia, potensi masyarakat untuk melakukan kecurangan akan terbatasi oleh jumlah kartu pengendali yang dicetak. Karena, kata dia, jumlah kartu dicetak sebanyak kuota konsumsi yang dipatok oleh Pemerintah dalam APBN-Perubahan 2012 yakni 40 juta kiloliter. Penerbitan kartu pun akan disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Apalagi, sebut Satya, kartu seharusnya disertai dengan identitas nama pemilik mobil dan data mobilnya. "Kalaupun ada orang curang menggunakan kartu lain terus join sama tukang pompa bensin, tetap saja volume akan terkontrol," tegas dia.
"Penerbitan kartu sesuai dengan jumlah kendaraan dan volume yang sesuai dengan kuota," papar Satya.
Pemerintah semula sempat berwacana menggunakan kapasitas mesin (cc) ditambah dengan penempelan stiker untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Namun, wacana itu disimpulkan sulit untuk dilakukan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, mengatakan, pengaturan berdasarkan kapasitas mesin mudah dalam membuat peraturannya tapi sulit untuk penerapannya. "Apa ada mobil yang 1.500 cc? Nggak ada. Yang ada 1.490 cc. Nanti ribut di lapangan," sebut Jero, di Jakarta, Kamis (26/4/2012).
Oleh sebab itu, Pemerintah belum mengeluarkan keputusan apapun untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi.

MEDIA INFORMASI

Bos Sido Muncul Bantah Beri Hadiah Mobil

JAKARTA - Bos PT Sido Muncul, Semarang, Irwan Hidayat, membantah jika perusahaannya yang bergerak di bidang jamu menyediakan hadiah mobil atau uang dalam jumlah besar, bagi konsumennya yang beruntung saat minum produknya.
"Perusahaan saya tak pernah menjanjikan apa-apa bagi konsumen yang minum jamu Sido Muncul. Apakah itu janji memberikan uang atau mobil, apalagi janji-janji konsumen akan langsung sehat dan kuat kalau minum jamu buatan perusahaan saya. Itu tidak benar. Promosi Sido Muncul tidak pernah seperti itu," ujar Irwan.
Sebelumnya, Irwan dikonfirmasi mengenai adanya stiker yang ditemukan oleh seorang konsumennya bernama Heri, pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta, Jumat (4/5/2012) lalu, saat minum jamu Sido Muncul di kawasan rumahnya di Jalan Petogogan, Kebayoran, Jakarta Selatan.
Dalam stiker berwarna kuning dari plastik  tertulis "Anda Mendapat Hadiah Mobil Yaris". Selanjutnya, konsumen diminta menghubungi sebuah nomor telepon yang berkode area di kawasan Jakarta Utara. Namun nomor telepon itu tidak bisa dihubungi.
Menurut Irwan, stiker yang ditemukan dalam plastik kemasan jamu produk Sido Muncul itu adalah buatan orang-orang tertentu yang ingin memerasnya. "Stiker itu sengaja dimasukkan setelah, dia membeli satu kotak jamu produk Sido Muncul, dan kemudian dirapikan kembali dalam kardusnya sehingga seolah-olah itu benar-benar produk kami," jelas Irwan.
Irwan mengaku modus operandi itu sudah dilaporkan ke polisi beberapa tahun yang lalu. Namun, hingga kini tidak pernah ditanggapi serius. "Bahkan, pemerintah juga sudah tahu. Untuk mempromosikan ketidakbenaran bahwa Sido Muncul memberikan hadian atau uang, saya sudah habis biaya sampai Rp 1,8 miliar," keluhnya.
Lebih jauh Irwan menyatakan, harusnya, pemerintah melindungi industri jamu nasional, dengan resmi mengumumkan bahwa industri jamu nasional tidak mengiming-imingi konsumen dengan hadiah atau kemanjuran jamu tersebut secara demontrastif.
"Kalau didiamkan terus seperti itu, yang jadi korban adalah konsumen, seperti Heri itu," lanjut Irwan.

MEDIA INFORMASI

Pupuk Organik LIPI Tingkatkan Produktifitas Pertanian

 ILUSTRASI

TASIKMALAYA - Pupuk organik hayati hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  beyonic, diklaim berhasil meningkatkan produksi pertanian di beberapa daerah. Pupuk ini juga efektif meningkatkan bahan organik, dan memulihkan keberadaan mikroba tanah.
"Bahan-bahan alami yang kami gunakan, menumbuhkan mikroba unggul dan mampu menyediakan nitrogen, phospat, serta kalium, yang baik untuk kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman," kata Antonius Sarjiya, Periset di Pusat Penelitian Biologi LIPI di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (4/5/2012).
Sarjiya mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Wonogiri dengan total lahan 13 hektar yang diberikan pupuk beyonic, menunjukan hasil positif.
Di lahan seluas delapan hektar di desa Selogiri dan Desa Mento di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, misalnya, hasil panen meningkat 15-25 persen per hektar, dan mampu menurunkan penggunaan pupuk kimia mencapai 30-50 persen per hektar.
Hasil serupa terjadi pada panen jagung di lahan seluas 2,5 hektar di Kabupaten Wonogori. Saat ini, hasil panen meningkat dua kali lipat atau sekitar 16 ton per hektar dari panen sebelumnya. Panen kol dan cabai di Cimelati, Kabupaten Sukabumi, juga dilaporkan meningkat sekitar 10- 25 persen dari panen sebelumnya
Selain mampu meningkatkan hasil pertanian, pupuk organik juga bisa meringankan biaya yang harus dikeluarkan petani. Petani hanya perlu mengumpulkan bahan organik berupa bekatul, tepung ikan, tepung jagung, tebu tetes, dan ekstrak tauge.
Ia mengataka, biaya yang dikeluarkan petani juga terbilang lebih ringan, hanya Rp 10.000 per kilogram. Jumlah itu, jauh lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membeli pupuk organik, yang dijual umum antara Rp 60.000 Rp 80.000 per kilogram.
"Dengan tingkat keberhasilan ini, saya berharap pola dan metode pupuk organ ik ini bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Sementara itu, aplikasi teknologi lainnya diterapkan Yantyati Widyastuti, peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Yantyati mengatakan telah menerapkan fermentasi pakan rumput. Perternak diharapkan bisa memenuhi persediaan pakan, tanpa terpengaruh cuaca atau keterbatasan lahan.
Yantyati mengatakan, teknologi ini menggunakan bakteri asam laktat untuk menghindari pertumbuhan jamur. Lahan pengawetan mudah dibuat di lubang tanah, tong, hingga penampungan dari kantong plastik. Syarat utamanya, rumput fermentasi itu harus terhindar dari kontak oksigen.
"Rumput yang bisa digunakan utamanya adalah gajah atau raja. Pembuatan antara 3-4 minggu tergantung jumlah ternak. Kami berharap tidak ada suara peternak yang kesulitan rumput, akibat kemarau atau minimnya ketersediaan lahan," katanya.

MEDIA INFORMASI

Bank Mandiri Mau Jual Surat Utang Warisan Krisis?

 ILUSTRASI

JAKARTA -  Hasrat Bank Mandiri melepas obligasi rekapitalisasi tampaknya tak terbendung. Bank terbesar dari sisi aset ini berupaya agar segera bisa melepas surat utang warisan krisis tahun 1998 itu. Maklum, obligasi yang sempat menjadi penyelamat perbankan dari krisis ini kini sudah tak menarik lagi lantaran yield-nya hanya di kisaran 3 persen.

Sebelum ada perubahan referensi penghitungan yield obligasi rekapitalisasi, dari bunga Sertifikat BI tiga bulan ke Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, bank pemilik obligasi rutin menikmati pemasukan bunga di atas 6 persen per tahun, tergantung jenis obligasi. Pada 2008 – 2009, bank bahkan menikmati bunga di atas 11 persen, mengikuti rerata bunga SBI saat itu.
Senyum bankir semakin mengembang karena bank tidak mengeluarkan biaya dana (beban bunga) untuk memperoleh windfall profit ini. Negara menganggarkan bunga obligasi rekapitalisasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Direktur Keuangan Mandiri, Pahala Nugraha Mansyuri, mengestimasi, jika penurunan yield obligasi sebesar 1 persen, perseroan kehilangan pendapatan bunga hingga Rp 800 miliar. "Bila penurunannya sampai 2 persen, pendapatan bunga berkurang Rp 2 triliun,” katanya.
Pahala menargetkan, dalam 6 bulan - 9 bulan ke depan, perseroan bisa melepas obligasi rekapitalisasi Rp 2 triliun - Rp 5 triliun dari total obligasi berstatus available for sale Rp 53,7 triliun. Penjualan bertahap, karena nilai obligasi yang ingin dilepas terlalu besar, sulit menjual sekaligus.
Manajemen terus berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan obligasi ini. Antara lain, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Ketiga pihak ini kini tengah membahas mekanisme transaksi, sekaligus payung hukumnya.
BI merupakan pembeli potensial, karena bisa menggunakan obligasi rekapitalisasi sebagai alat operasi moneter. Sedangkan Kementerian Keuangan, pihak yang berwenang menentukan penyelesaian obligasi, termasuk mengubah dasar hukum. Mandiri berharap, pemerintah bersedia merestrukturisasi obligasi rekapitalisasi miliknya, termasuk mengubah dari variable rate menjadi fixed rate.
Wajar bila Mandiri berharap perubahan itu. Dengan status fixed rate, pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi bisa terkerek lagi. Jika mengacu ke obligasi rekapitalisasi fixed rate BNI, rata-rata bunganya di atas 10 persen.
Sunarsip, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence mengingatkan bank tidak melupakan sejarah krisis. "Nilai aset yang diserahkan pemilik bank tak sampai 30 persen dari nilai obligasi rekapitalisasi yang diinjeksi ke bank," katanya. Meski dirugikan, pemerintah tetap membayar bunga setiap tahun. Acuannya nilai obligasi rekapitalisasi yang dipegang bank, bukan nilai aset yang berhasil terjual.
Misalkan, bank A menerima obligasi rekapitalisasi Rp 100 miliar. Pemilik menyerahkan aset senilai sama. Tapi, setelah dijual, ternyata hanya laku Rp 30 miliar. Rugi Rp 70 miliar menjadi tanggungan pemerintah. "Sudah rugi di awal, pemerintah membayar bunga dari total nilai," kata mantan komisaris bank itu.
Ironis, setelah menikmati untung besar, bank pemilik obligasi kini mengeluh pemasukan tak setinggi dulu. "Dulu, mereka menganggap obligasi rekapitalisasi sebagai ongkos krisis, mengapa sekarang tidak menganggap yield rendah sebagai ongkos krisis," kata dia. Ia mempersilakan bank menjual obligasi ke BI atau pemerintah, tapi harus diskon. Cara menghitungnya, kata Sunarsip, sederhana. Pertama, hitung total pendapatan bank dari obligasi ini. Hasilnya menjadi pengurang harga, setelah dikurangi inflasi dan pendapatan bunga wajar.
Kedua, menghitung total aset yang pernah diserahkan pemilik bank ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), lalu bandingkan dengan hasil penjualan aset tersebut. Selisihnya, bisa menjadi komponen pengurang harga obligasi. "Ini paling fair," kata Sunarsip.

MEDIA INFORMASI