Pupuk Organik LIPI Tingkatkan Produktifitas Pertanian

 ILUSTRASI

TASIKMALAYA - Pupuk organik hayati hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  beyonic, diklaim berhasil meningkatkan produksi pertanian di beberapa daerah. Pupuk ini juga efektif meningkatkan bahan organik, dan memulihkan keberadaan mikroba tanah.
"Bahan-bahan alami yang kami gunakan, menumbuhkan mikroba unggul dan mampu menyediakan nitrogen, phospat, serta kalium, yang baik untuk kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman," kata Antonius Sarjiya, Periset di Pusat Penelitian Biologi LIPI di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (4/5/2012).
Sarjiya mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Wonogiri dengan total lahan 13 hektar yang diberikan pupuk beyonic, menunjukan hasil positif.
Di lahan seluas delapan hektar di desa Selogiri dan Desa Mento di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, misalnya, hasil panen meningkat 15-25 persen per hektar, dan mampu menurunkan penggunaan pupuk kimia mencapai 30-50 persen per hektar.
Hasil serupa terjadi pada panen jagung di lahan seluas 2,5 hektar di Kabupaten Wonogori. Saat ini, hasil panen meningkat dua kali lipat atau sekitar 16 ton per hektar dari panen sebelumnya. Panen kol dan cabai di Cimelati, Kabupaten Sukabumi, juga dilaporkan meningkat sekitar 10- 25 persen dari panen sebelumnya
Selain mampu meningkatkan hasil pertanian, pupuk organik juga bisa meringankan biaya yang harus dikeluarkan petani. Petani hanya perlu mengumpulkan bahan organik berupa bekatul, tepung ikan, tepung jagung, tebu tetes, dan ekstrak tauge.
Ia mengataka, biaya yang dikeluarkan petani juga terbilang lebih ringan, hanya Rp 10.000 per kilogram. Jumlah itu, jauh lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membeli pupuk organik, yang dijual umum antara Rp 60.000 Rp 80.000 per kilogram.
"Dengan tingkat keberhasilan ini, saya berharap pola dan metode pupuk organ ik ini bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Sementara itu, aplikasi teknologi lainnya diterapkan Yantyati Widyastuti, peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Yantyati mengatakan telah menerapkan fermentasi pakan rumput. Perternak diharapkan bisa memenuhi persediaan pakan, tanpa terpengaruh cuaca atau keterbatasan lahan.
Yantyati mengatakan, teknologi ini menggunakan bakteri asam laktat untuk menghindari pertumbuhan jamur. Lahan pengawetan mudah dibuat di lubang tanah, tong, hingga penampungan dari kantong plastik. Syarat utamanya, rumput fermentasi itu harus terhindar dari kontak oksigen.
"Rumput yang bisa digunakan utamanya adalah gajah atau raja. Pembuatan antara 3-4 minggu tergantung jumlah ternak. Kami berharap tidak ada suara peternak yang kesulitan rumput, akibat kemarau atau minimnya ketersediaan lahan," katanya.

MEDIA INFORMASI

Bank Mandiri Mau Jual Surat Utang Warisan Krisis?

 ILUSTRASI

JAKARTA -  Hasrat Bank Mandiri melepas obligasi rekapitalisasi tampaknya tak terbendung. Bank terbesar dari sisi aset ini berupaya agar segera bisa melepas surat utang warisan krisis tahun 1998 itu. Maklum, obligasi yang sempat menjadi penyelamat perbankan dari krisis ini kini sudah tak menarik lagi lantaran yield-nya hanya di kisaran 3 persen.

Sebelum ada perubahan referensi penghitungan yield obligasi rekapitalisasi, dari bunga Sertifikat BI tiga bulan ke Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, bank pemilik obligasi rutin menikmati pemasukan bunga di atas 6 persen per tahun, tergantung jenis obligasi. Pada 2008 – 2009, bank bahkan menikmati bunga di atas 11 persen, mengikuti rerata bunga SBI saat itu.
Senyum bankir semakin mengembang karena bank tidak mengeluarkan biaya dana (beban bunga) untuk memperoleh windfall profit ini. Negara menganggarkan bunga obligasi rekapitalisasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Direktur Keuangan Mandiri, Pahala Nugraha Mansyuri, mengestimasi, jika penurunan yield obligasi sebesar 1 persen, perseroan kehilangan pendapatan bunga hingga Rp 800 miliar. "Bila penurunannya sampai 2 persen, pendapatan bunga berkurang Rp 2 triliun,” katanya.
Pahala menargetkan, dalam 6 bulan - 9 bulan ke depan, perseroan bisa melepas obligasi rekapitalisasi Rp 2 triliun - Rp 5 triliun dari total obligasi berstatus available for sale Rp 53,7 triliun. Penjualan bertahap, karena nilai obligasi yang ingin dilepas terlalu besar, sulit menjual sekaligus.
Manajemen terus berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan obligasi ini. Antara lain, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Ketiga pihak ini kini tengah membahas mekanisme transaksi, sekaligus payung hukumnya.
BI merupakan pembeli potensial, karena bisa menggunakan obligasi rekapitalisasi sebagai alat operasi moneter. Sedangkan Kementerian Keuangan, pihak yang berwenang menentukan penyelesaian obligasi, termasuk mengubah dasar hukum. Mandiri berharap, pemerintah bersedia merestrukturisasi obligasi rekapitalisasi miliknya, termasuk mengubah dari variable rate menjadi fixed rate.
Wajar bila Mandiri berharap perubahan itu. Dengan status fixed rate, pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi bisa terkerek lagi. Jika mengacu ke obligasi rekapitalisasi fixed rate BNI, rata-rata bunganya di atas 10 persen.
Sunarsip, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence mengingatkan bank tidak melupakan sejarah krisis. "Nilai aset yang diserahkan pemilik bank tak sampai 30 persen dari nilai obligasi rekapitalisasi yang diinjeksi ke bank," katanya. Meski dirugikan, pemerintah tetap membayar bunga setiap tahun. Acuannya nilai obligasi rekapitalisasi yang dipegang bank, bukan nilai aset yang berhasil terjual.
Misalkan, bank A menerima obligasi rekapitalisasi Rp 100 miliar. Pemilik menyerahkan aset senilai sama. Tapi, setelah dijual, ternyata hanya laku Rp 30 miliar. Rugi Rp 70 miliar menjadi tanggungan pemerintah. "Sudah rugi di awal, pemerintah membayar bunga dari total nilai," kata mantan komisaris bank itu.
Ironis, setelah menikmati untung besar, bank pemilik obligasi kini mengeluh pemasukan tak setinggi dulu. "Dulu, mereka menganggap obligasi rekapitalisasi sebagai ongkos krisis, mengapa sekarang tidak menganggap yield rendah sebagai ongkos krisis," kata dia. Ia mempersilakan bank menjual obligasi ke BI atau pemerintah, tapi harus diskon. Cara menghitungnya, kata Sunarsip, sederhana. Pertama, hitung total pendapatan bank dari obligasi ini. Hasilnya menjadi pengurang harga, setelah dikurangi inflasi dan pendapatan bunga wajar.
Kedua, menghitung total aset yang pernah diserahkan pemilik bank ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), lalu bandingkan dengan hasil penjualan aset tersebut. Selisihnya, bisa menjadi komponen pengurang harga obligasi. "Ini paling fair," kata Sunarsip.

MEDIA INFORMASI

5 Pom Bensin Shell Ditutup, BPH Migas Tak Dilibatkan

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI — JAKARTA - Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menutup lima pom bensin milik Shell minggu lalu. Hal ini dikarenakan wewenang tersebut menjadi hak penuh pemprov.

"Urusan tutup SPBU itu tidak ada koordinasi dengan BPH Migas. Shell dapat izin usaha niaga umum dari ESDM dan mereka memperoleh izin lokasi dan bangunan dari Pemda DKI. Terkait dengan melanggar izin yg dikeluarkan Pemda, maka Pemda lah yang berhak memberi sanksi," ujar Komite BPH Migas Ibrahim.

Karena tidak berkaitan, Ibrahim menyebut tidak akan ada korelasi antara ditutupnya lima SPBU milik Shell yang dilakukan Pemprov DKI akhir minggu lalu pada penyaluran BBM ke masyarakat. Minggu lalu, lima SPBU milik perusahaan migas dari Inggris di Jalan Mampang Prapatan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiai Tapa, Jalan S Parman, dan Jalan Suprapto ditutup Pemprov karena perizinan.

Meskipun begitu, ketika ditanya apakah penutupan SPBU Shell ini akan berdampak baik pada pengusaha lokal dan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil alih, Ibrahim menyebut ada tiga hal yang harus dilihat.

"Ada tiga persoalan, satu apakah di lokasi itu masih diberi izin oleh Pemda. Dua apakah pemilik asset mau. Ketiga, apakah Pertamina juga mau.  Itu karena usaha menjual BBM nonsubsidi sepenuhnya berprinsip business to business," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

UMKM mulai banyak memanfaatkan penjualan lewat Internet

ILUSTRASI

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia saat ini mulai banyak yang memanfaatkan Internet sebagai sarana penjualan produk, selain dilakukan secara langsung.

"Hal ini menjadi perhatian kami sebagai pengelola situs `e-commerce`. Kami semakin aktif menggiatkan edukasi kepada komunitas-komunitas UMKM," kata pimpinan situs jual beli online Tokobagus.com, Remco Lupker,

Didampingi pimpinan lainnya Arnold Sebastian, Remco mengatakan bahwa salah satu perhatiannya adalah keterlibatannya dalam ajang Innacraft 2012 di Jakarta Convention Centre mulai 25 hingga 30 April 2012.

Ia menjelaskan bahwa saat ini anggota situs jual beli online dari kalangan UMKM mencapai lebih dari 25 persen dari total 2,5 juta anggota aktif.

Kalangan pebisnis UMKM yang aktif menjadi member di Tokobagus.com terdiri dari beragam pengusaha dari berbagai industri, seperti fashion, makanan, kerajinan tangan, koleksi seni, kesehatan dan kecantikan serta beragam lainnya.

Arnold Sebastian Egg menambahkan, sejalan dengan langkah menyasar UMKM untuk semakin meningkatkan pengembang bisnisnya secara online, Tokobagus.com banyak melakukan sosialisasi tentang "e-commerce", misalnya bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Seperti Kementerian Perdagangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan juga menggandeng komunitas-komunitas UMKM yang ada di Indonesia," katanya.

Ia berharap, kalangan UMKM jangan hanya dimaknai mereka yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah untuk menjalankan usahanya itu, sebab banyak individu kreatif yang juga layak disebut sebagai pelaku UMKM.

Meski demikian, Arnold mengakui belum banyak masyarakat yang menyadari kelebihan transaksi "online", salah satunya disebabkan karena mereka belum melek internet atau sering mengakses internet tetapi belum tahu manfaatnya secara luas.

"Kalangan pengusaha UMKM ada yang hanya menggunakan internet sebagai sarana berinteraksi sosial lewat situs jejaring sosial. Masih banyak juga yang mencoba untuk berbisnis atau bertransaksi jual beli barang atau jasa," katanya.

Karena itu, kegiatan Tokobagus.com di even Innacraft ini dimaksudkan pula sebagai sarana sosialisasi kepada kalangan pengusaha UKM maupun UMKM tentang manfaat internet dalam hal ini e-commerce.

Sementara itu kedua pimpinan dan pendiri Tokobagus.com dalam kesempatan yang sama di ajang Innacraft 2012 memberikan donasi kepada para perajin binaan dari Yayasan Kapeta (Karya Peduli Kita), sebuah yayasan yang peduli terhadap penderita HIV/AIDS.

Direktur Yayasan Kapeta Erry Wijoyo seusai menerima donasi dari Tokobagus.com mengungkapkan bahwa donasi tersebut akan disalurkan untuk program pembinaan atau pendampingan bagi para odha (orang dengan HIV/AIDS) yang memang diberdayakan untuk menjadi perajin.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dari kedua pimpinan Tokobagus.com, selanjutnya donasi ini akan kami manfaatkan untuk pembinaan bagi teman-teman odha yang memang kini dalam pengembangan dan pemberdayaan menjadi perajin,"

MEDIA INFORMASI

Lima SPBU Shell Disegel

 

JAKARTA — Lima stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell disegel oleh Dinas Energi dan Industri DKI Jakarta karena tidak memperpanjang izin usaha. Penyegelan ini telah dilakukan tiga hari lalu, yaitu pada 24 April.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Andi Baso mengatakan, kelima SPBU ini telah habis masa izin usahanya sejak sebulan lalu. Namun, hingga saat ini belum ada pengajuan perpanjangan izin usaha dari SPBU tersebut.

"Lima SPBU ini tidak boleh beroperasi sampai izin usahanya diurus dan diperpanjang," kata Andi di Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Adapun lima SPBU Shell yang disegel tersebut berada di Jalan Mampang Prapatan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiai Tapa, Jalan S Parman, dan Jalan Suprapto.

Sebelum penyegelan, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, tetapi tidak ada tanggapan. "Sudah tiga kali diberi surat peringatan, tapi tidak ditanggapi. Karena itu, kami segel," ungkap Andi.

Ia menjelaskan bahwa semestinya izin usaha tersebut diperpanjang setiap lima tahun sekali. Sebelum mendapat perpanjangan izin usaha, SPBU tersebut harus ada pengujian instalasi terlebih dahulu. "Tidak ada larangan untuk berusaha selama etis dan menaati peraturan yang ada. Jika izin sudah habis, maka diperpanjang," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Chairul Tanjung Borong Saham Garuda Rp 1,5 Triliun?

 Chairul Tanjung.

JAKARTA -  Pengusaha nasional Chairul Tanjung disebut-sebut memborong sisa saham IPO PT Garuda Indonesia Tbk sebesar 2,47 miliar lembar atau 10,88 persen. Chairul Tanjung membeli saham Garuda tersebut melalui PT Trans Airways pada harga Rp 620 per lembar saham.
Selama ini sisa saham IPO Garuda tersebut berada di tangan tiga perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi. Tiga perusahaan sekuritas tersebut adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Komposisinya, Bahana dan Danareksa menguasai lebih dari 900 juta saham, sedangkan Mandiri Sekuritas sekitar 400 juta saham. Ketiga perusahaan sekuritas tersebut terpaksa membeli saham sisa IPO yang tidak terbeli masyarakat.
Rencanannya, pengambilalihan saham tersebut akan dilaksanakan hari ini, Jumat (27/4/2012). Dokumen jual beli sudah diteken oleh ketiga  perusahaan sekuritas. "Crossingnya rencananya dilaksanakan besok. Dokumen jual belinya sudah ditandatangani. Jadi ya pasti saham itu diambilalih CT,"
Harga pembelian saham Garuda tersebut terdiskon sekitar 17,3 persen dari saat penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp 750 per lembar saham. Bila benar saham Garuda yang berada di tangan tiga sekuritas tersebut dilepas dengan harga Rp 620 per lembar saham, maka nilai total dana yang akan dikeluarkan Chairul Tanjung adalah sekitar Rp 1,554 triliun.
Meski beberapa pihak yang mengetahui proses transaksi saham Garuda tersebut sudah berani memastikan, namun hingga kini pihak CT Corporation, induk usaha PT Trans Airways, belum memberi keterangan apa-apa.
Garuda Indonesia dalam proses IPO tahun lalu menawarkan 6,33 miliar saham atau sebesar 27,98 persen dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Tapi, dalam proses IPO, hanya sekitar 52,5 persen atau 3,32 miliar saham yang terserap pasar.
Untuk itu, sisanya sekitar 47,5 persen atau 3,008 miliar saham harus diserap tiga penjamin pelaksana emisi yang telah menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sisa saham Garuda yang ditawarkan dan tidak habis terjual saat IPO.
Selama sepekan terakhir, harga saham Garuda sempat menyentuh level tertinggi Rp 670 yang dicatatkan pada Selasa 24 April 2012. Namun pada Kamis siang kemarin, sempat turun lagi ke harga Rp 650.
PT Garuda Indonesia Tbk menyatakan kesiapan menjalin kerja sama dengan PT Trans Airways. Corporate Communication Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menyatakan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Trans Airways dalam memberikan pelayanan konsumen. "Sebab, kerjasama antar maskapai sudah dilakukan perseroan," katanya.
Kesiapan Garuda itu menyusul kabar PT Trans Airways membeli 10,8 persen saham Garuda. "Tapi, itu semua nanti akan ditentukan dan dibahas melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata dia.

MEDIA INFORMASI

Percuma Pembatasan BBM

JAKARTA — Pemerintah dimungkinkan untuk membatasi bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, pengawasannya harus dapat dijamin sehingga volume BBM dapat terkontrol dengan baik. Jika tidak, pembatasan BBM bersubsidi itu percuma dilaksanakan.
”Partai Golkar menolak jika pembatasan dilakukan dengan melarang mobil berkapasitas di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi,” kata anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, di Jakarta, Rabu (25/4/2012).
Pemerintah belum memutuskan akan membatasi BBM bersubsidi, yaitu bensin dan solar. Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, masih mendalami pembatasan BBM bersubsidi. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan melarang penggunaan bensin untuk mobil pribadi 1.500 cc ke atas lewat sistem stiker .
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, semalam, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dijadwalkan mengumumkan kebijakan BBM, Kamis ini. Namun, Presiden dijadwalkan memberi pengarahan soal kebijakan BBM di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Satya Yudha meragukan efektivitas pemerintah melarang kendaraan di atas 1.500 cc mengonsumsi BBM bersubsidi. Stiker yang akan ditempel di kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi akan mudah ditiru. ”Masalah juga akan muncul dalam pengawasan di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum),” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, mengemukakan, untuk melarang kendaraan di atas 1.500 cc memakai BBM bersubsidi dibutuhkan persiapan selama tiga bulan bagi PT Pertamina dan enam bulan bagi SPBU. ”Dengan demikian, jika kebijakan itu diputuskan pada bulan ini, baru dapat dilaksanakan sepenuhnya Oktober 2012, yang artinya ketika APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2012 hampir selesai,” ujar Dolfie.
Mengenai solusi menaikkan harga BBM, menurut Satya Yudha, Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN Perubahan (APBN-P) 2012 belum bisa dilaksanakan. Pasal itu mengatur kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu karena harga minyak mentah Indonesia belum mencapai 15 persen di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) 105 dollar AS per barrel dalam APBN-P 2012. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah itu juga harus berlangsung selama enam bulan terakhir.
Selama pasal itu belum bisa dilaksanakan, pemerintah dapat menggunakan penjelasan Pasal 7 Ayat (4) UU APBN-P 2012 yang memungkinkan pemerintah bisa mengendalikan BBM bersubsidi secara bertahap.
Satya Yudha mengingatkan agar cara pengendalian yang digunakan fokus pada pengendalian volume yang tertib. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pengendali dengan teknologi radio frequency identification atau kartu pintar yang bisa mengidentifikasi mobil yang layak disubsidi dengan penggunaan BBM bersubsidi per hari dan per volume yang dijatahkan.
”Apabila sistem yang digunakan tidak bisa menjamin terkontrolnya volume, arti pembatasan menjadi percuma. Sistem stiker pasti tidak efektif karena lemahnya pengawasan terkait volume dan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Satya Yudha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembatasan BBM yang hanya ditujukan untuk kalangan tertentu berimplikasi luas terhadap kinerja perusahaan. ”Disparitas harga antara Premium dan Pertamax perlu dicermati karena akan memunculkan berbagai ekses di lapangan,” kata Hariyadi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita H Legowo di Bontang, Kalimantan Timur, menyatakan, pemerintah masih mendalami rencana pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas.

Kalau sudah selesai dibahas, kata Evita, program pembatasan BBM bersubsidi itu akan diumumkan pemerintah.

Bahan bakar gas

Solusi lain ditawarkan Fraksi PDI-P. Dolfie mengingatkan, pemerintah memiliki anggaran Rp 2 triliun untuk konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). Biaya pembuatan instalasi BBG di SPBU yang aktif hanya sebesar Rp 2 miliar. Dengan demikian, anggaran Rp 2 triliun itu dapat dipakai untuk membuat instalasi BBG di 1.000 SPBU.
”Mengapa pemerintah tidak konsisten ke gagasan awal, yaitu mendorong konversi ke BBG? Jika konversi ini tidak dilakukan, masalah BBM bersubsidi akan terus menjadi masalah,” papar Dolfie.
Tahun ini, menurut dia, pemerintah seharusnya fokus melakukan konversi dari BBM ke BBG. Pada saat yang sama, pengendalian BBM bersubsidi dapat dimulai dengan memperketat pengawasan konsumsi BBM untuk industri dan mencegah penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri. Dengan demikian, konversi ke BBG dapat dimulai hingga secara perlahan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikurangi.
Pengamat perminyakan Kurtubi juga menyatakan, untuk mengurangi subsidi BBM dan lebih menyehatkan BBM, pemerintah sebaiknya menggunakan instrumen kebijakan energi yang benar. Caranya, mengurangi pemakaian BBM dengan diversifikasi ke BBG yang dipercepat dan dengan kebijakan harga. ”Jadi, bukan dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi,” katanya.
Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, pemerintah telah siap melaksanakan konversi BBM ke gas. Saat ini rencana konversi BBM ke BBG sedang difinalkan antar-kementerian untuk pengaturan persyaratan bagi standar teknis alat perangkat konversi.
”Bengkel umum yang berjumlah 12 buah dan telah mempunyai pengalaman dalam pemasangan converter kit (alat pengonversi) pada program yang lalu sudah siap mendukung,” kata Hidayat.

MEDIA INFORMASI